Hasil Hutan Melimpa Dirampas Masyarakat Asli Keerom Melarat

Tampak hasil hutan yang diangkut oleh perusahaan kayu di wilayah Kabupaten Keerom dengan harga yang sangat murah namun tidak memperhatikan kehidupan masyarakat setempat selaku pemilik hak ulayat.
KEEROM – Hadirnya sekitar belasan perusahaan kayu di wilayah Kabupaten Keerom selama ini dinilai tidak memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan taraf hidup orang asli Keerom selaku pemilik hak hulayat.
Hal ini diungkapkan anggota komisi A DPRD Kabupaten Keerom, Yusak Apnawas SH Dikatakan kehadiran perusahaan kayu dan beberapa perusahaan besar lainnya sudah seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli selaku pemilik hak ulayat, namun hal itu tidak terbukti selama bertahun – tahun.
“Kita lihat saja di wilayah 3 ( Distrik Senggi, Waris, Web) sama sekali tidak ada perubahan dari sisi kesehatan pendidikan dan juga infrastruktur apa yang diberikan oleh perusahaan itu? Sedangkan hutan mereka terus digarap tanpa memikirkan batas-batas wilayah,” katanya saat di temui media di ruang kerjanya, Kamis, (11/6) lalu
Untuk itu, terkait ini ia secara tegas meminta kepada perusahaan kayu untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dengan membangun rumah dan menyediakan fasilitas lainnya bagi masyarakat.
Terkait hal  Kepala Dinas Pelayan Terpadu Satu Pintu, (PTSP) Keerom, Barnabas Taygat menegaskan bahwa, seharusnya perusahan kayu memberikan fasilitas bagi masyarakat pemilik hak ulayat sesuai kebutuhan mereka dan hingga kini kata Kadis. perusahaan ini tidak diberikan izin oleh Pemda Kabupaten.
“Semua perusahan kayu semua di wilaya kabupaten Keerom ini kami tidak perna keluarkan izin,” ujar Kadis.
Dengan kewenagan dinas kehutana ke Provinsi, maka perusahan kayu masuk beroperasi, namun mengingat  masyarakat dikabupaten yang merasakan, sehingga ini harus diperhatikan oleh  pemerintah provinsi dan pusat.
“Yang kami kawatir setiap kayu yang diambil dan ada masalah provinsi tidak tau dan kami yang korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, semua perusahaan ini tidak perna membayar pajak kepada pemda Keerom yang punya wilayah. Terkait hal ini pihaknya mengaku suda menyampaikan ke provinsi, diharapkan menjadi perhatian serius.
“Ini berlaku dari pusat se indonesia sehingga, jika ada pertemuan dengan bupati wali kota kita harapkan ada angin segar,” sautnya.
Lebih lajud selama ini, kontibusi perusahaan kayu, kepada hak milik masyarakat adat tidak diberikan sesuai masyarakat minta.
“Kayu besi yang saya dengan 500/kubik baik kayu besi dan kayu putih mereka pukul rata semua, dan kita akan pangil dan sampaikan kepada perusahaan, yang kelola kayu, seluruh perusahan yang operasi kayu dan perushaan lain, seharusnya perusahaan memperhatian SDM dan membangun rumah masyarakat pemilik hak hulayat, tapi sampai saat ini mereka tidak perna buat hanya ambil untung,” tegasnya
Pihaknya berharap agar kewengana izin pengelolaan hutan dan kayu dilakukan di kabupaten sebagai pemilik wilayah karena selama ini tidak perna ada pajak yang masuk.
“Jika mereka ingin beroperasi di sini, harus punya kantor disini jagan hanya datang ambol trus bawah keluar dan tidak ada kontribusi bagi kami di Kabupaten ini,” tegas Taygat, (mar).