Dukung Putusan Bawaslu Provinsi 30 Celeg Di Kabupaten Puncak Minta PSU 

JAYAPURA –  Memindaklanjuti penolakan Bawaslu atas hasil pleno KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Puncak, 30 Calon Legislatif (Caleg)  secara tegas meminta kepada KPU Provinsi Papua harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah pemilihan tersebut.
“Suara suda berbeda jauh dari lapangan dengan hasil putusan di KPU Provinsi, yang di rubah oleh KPU Kabupaten Puncak karena dalam pleno Kabupaten Partai, Saksi dan Masyarakat suda tau sesuai data lapangan,” katanya di Jayapura, Rabu, (22/5).
Mewakili 30 Caleg yang merasa di rugikan dari hasil Putusan KPU Papua Denius Kulua S.Sos A.g  mengatakan bahwa keputusan KPU Papua untuk 30 calon suda tidak benar dan banyak permainan sehingga bayak yang berubah oleh KPU Kabupaten yang disah kan  untuk calon angota DPR RI, DPRP, DPRD.
Ia menjelaskan sebenarnya hasil pleno tingkat Kabupaten Pucak pada 3 Mei hasilnya baik sesuai dengan perolehan caleg masing – masing dari 30 orang dilapangan, Namun setalah pleno di Puncak dan sampai di Provinsi suara berubah besar sekali dari 30 orang itu hilang suaranya akhirnya hanya enam partai yang di sahkan suara calegnya bahakan caleg Golkar Isak Rumbara yang tidak ada suara sama sekali di lapangan bisa mendapat 20.800 suara ini dangat tidak benar.
“Perbedaan hasil Pleno Puncak dan Provinsi sangat jauh sekali karena dilihat semua  caleg ini punya hak dan tangungjawab yang sama karena ini suara rakyat dan kami berushaa bertangungjawab apa yang akan tejadi, Maka dari Rekomemdasi Bawaslu itu kami minta PSU karena bawaslu tolak semua, maka kami minta PSU harus Di tangani oleh KPU Provinsi Bukan KPU Kabupaten karena masyarakat suda tidak percaya mereka,” paparnya.
Ia menjelasakan perubahan suara yang terjadi di pleno provinsi dan kabupaten seperti caleg dari nomor urut dua pada pleno KPU Provinai  Letinus Agabal  mendapat suara 20.830, Caleg PDIP nomor 3 Mega Mansye 29.968, Golkar Nomor Urut 4 Isak Rumbarar  dapat 20.800 suara semenatara di lapangan tidak ada suara, Partai Berkarya Elvis Tabuni 40.000, Feriana Waker 35.000 suara hal ini beda dengan hasil dilapangan yang di plenokan oleh KPU Kabupaten di hadapan saksi dan masyarakat, dimana hasil suara lapangan yang di plenokan di Kabupaten untuk Letinus Agabal 14.275 suara, Mega Mansye mendapat 12. 281 suara, Isak Rumbarar  kosong tanpa suara, Elvis Tabuni 8.002  suara, memdapat 26,875 sementara dirinya sendiri mengaku adanya penurunan dimaan suara lapangn memcapai 18, 522 sementara hasil dari Keputusan KPU Papua menetapkan 20.732 maka ada permainan oleh KPU Kabupaten yang merubah data.
“Kami berharap apa yang suda diplenokan oleh KPU Puncak itu suda final,  tapi di provinsi suda banyak berubah ini kami calek, KPU Kabupaten sebagai penyelengara tetapi mereka bermain juga dibelakang. Secara kasar kami sampaikan KPU kali ini tidak mampu, karena Bawaslu tolak semua keputusan! lima komisoner suda bermain dua kaki sebagai penyelengara dan pemain politik selama pleno di Provinsi ada juga penundaan itu dalam pleno provinsi ini kami curiga ada permainan dari hasil pleno provinsi kami benar – benar tidak percaya KPU,” tegasnya.
Sebagai kader Partai Demokrat caleg Provinsi mewakili caleg lain ia menilai KPU dan Bawaslu harus evaluasi kinerja KPU Puncak karena mereka membawah suara yang suda terhitung dalam pleno  berubah di jalan jadi hasil pengesahan Pleno  KPU Provinsi itu tidak benar.
“Kami mendukung rekomendasi Bawaslu Provinsi bahwa hasil rekapan KPU Kabupaten ke Provinsi  itu tidak benar karena masalah perubahan suara ini terjadi di Provinsi dan juga kabupaten,” paparnya.
Sementara itu, Sekertaris Partai PSI Puncak Thomas Tabuni mengatakan, mewakili parpol yang ada di Puncak ia merasa dirugikan suara dari masyarkaat pada 17 April lalu suda berbeda.
“Di Puncak gunakan sistim noken itu suda ikat dan kami tau suara itu, tapi parahnya lagi tidak ada Pleno di KPPS dan PPD  secara umum semua dan tangal 3 Mei pleno tingkat Kabupaten suda di pleno suara dari masyarakat suda diketahui semua lapisan masyarakat, saksi, partai dan calek suara yang kami dapat, lalu hari itu juga Bawaslu Papua membatalkan putusan KPU jadi kami mau PSU,” tegasnya.
“Saya merasa suda ada pelangaran kode etik dan mereka suda bertindak diluar aturan, maka kami minta bawasli dan KPU Provinsi agar tangani masalah ini dengan serius dan kami minta PSU ulang,” sambungnya, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *