Ketua KPA Papua: Atasi HIV/AIDS di Papua Butuh Kerja Cepat dan Tidak Bermuluk – Muluk

JAYAPURA – Ketua KPA Provinsi Papua Yanuel Matuan menegaskan untuk menagani persoalan HIV/AIDS di Provinsi Papua yang suda memakan banyak koorban generasi muda Papua, membutuhkan gerak cepat dan tidak bermuluk – muluk.
“Untuk menanggulangi hiv/aids harus terburu – buru dan tindak cepat pentingnya memberiian informasi dan konsolidasi kepada khalayak  masyarakat luas terkait ancaman  virus yang mematikan ini,” kata Yanuel kepada media ini di Jayapura, Rabu, (6/2).
Ia mengatakan virus HIV/AIDS  memasuki tubuh manusia  tidak memikirkan siapa dirimu , jabatan apa, tua, muda atau bayi balita bisa beresiko terkena virus tersebut, maka jangan membuat program yang bermuluk-muluk tetapi butuh tindakan cepat.
” Tidak penting banyak program yang muluk- muluk, yang penting cepat, simple dan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, adanya anggapan masyarakat perekrutan ribuan relawan beberapa waktu lalu oleh KPA Papua, terlalu dini, ia menegaskan bahwa menjadi relawan tidak membutuhkan orang pintar, tetapi mereka mau bekerja untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari bahaya virus mematikan ini.
“Untuk menjadi relawan KPA tidak harus semua orang pintar dan bersertifikat. Orang biasa dan ibu rumah tangga dan siapa pun yang peduli dan terpanggil atau sadar akan bahaya hiv/aids di KPA ini tempat mereka kerja,” Tegas Yan.
Lanjud Mantam Aktifis Anti Korupsi ini bahwa, KPA itu hanya fasilitator Pemerntah sudah sediakan fasilitas lewat KPA, maka jangan khawatir soal honor sehingga siapun yang ingin memberikan masukan kepada pengurus baru KPA harus kontruktif, edukatif dan mampu memberi solusi terkait HIV/AIDS di Papua.
“Kalau Anda anggota KPA lama dan sudah paham cara memberantas hiv/aids dengan program- progran itu lebih bagus dan desak pengurus KPA lama untuk membuat laporan keuangan atau menyurat ke BPK untuk mengaudit anggaran KPA selama 15 tahun lalu,” tegasnya menangapi sejumlah kritikan dari Angota KPA lama di sosial media.
Menurutnya, ini harus di audit karena tidak pernah ada laporan progres dari pengurus KPA lama selama 15 Tahun. Selain itu kata Yan saat ini perlu supervisi KPA di daerah. Pentingnya kordinasi dengan pemda setempat dulu terkait honor dan lainya.
“Perekrutan KPA di 28 kabupaten dan satu Kota itu persoalan teknis saja dan akan diatur dalam raker. Kami ini semua anak daerah persoalan hiv/aids ada di depan mata kita. Tingkat kerumitan seperti apa kita bisa petakan sendiri,” tegasnya.
Sehingga ia meminta kepada siapapun yang peduli terhadap masalah HIV AIDS di Papua tidak hanya banyak berbicara, tetapi benar-benar melibatkan diri bekerja secara sadar dan cepat karena banyak masyarakat perkotaan habis karena penyakit mematikan ini.
“Jangan banyak omong diam dan bertindak selamatkan rakyatmu, Ada empat pola pendekatan penanganan hiv/aids/ODHA, promosi, preventive, kurative dan rehabilitative maka siapapun yang peduli silakan “on fire” sesuai dengan kemapuan dan disiplin ilmunya dalam tindakan,” tegas Yan di akhir wawancara, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *