Ketua & Angota DPRD Se Papua Diharapkan Ikut Rakernas Asosiasi DPR Se Indonesia

JAYAPURA – Seluruh Angota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua  dihrapkan untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi DPRD Kabupaten Se  Indonesia di Jakarta pada tangal 8-10 Februari.
Ketua Komisariat Wilayah Asosiasi DPRD Kabuputan se Papua, Terius Yigibalom SH mengatakan kepada seluruh pimpinan dan angota DPRD Kaupaten yang bernaung dalam Asosiasi DPRD Se Papua dapat hadir pada Rakernas III Asosiasi DPRD Kabupaten Se -Indonesia, di Jakarta nanti
“Seluruh Indonesia kami Angota DPRD ada17 ribu saya mengundang untuk bisa hadir dalam rapat kerja nasional tangal 8- 10 bulan Februari di Jakarta,” katanya di Jayapura Minggu, (3/1) kemarin malam.
Kegiatan yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi ini akan juga dihadiri sejumlah Menteri dengan diisi sejumlah kegiatan penting dari Dewan Pimpinan Nasional.
“Akan dilakukan louncing pemilu damai, maka Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kapolri akan hadir maka kami minta adanya keterlibatan dari semua angota DPRD,” ujarnya.
Selain itu, lanjud Terius yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya itu  bahwa acara ini juga sebagai bentuk apresiasi anggota DPRD kepada Presiden RI diakahir jabatan ia telah mengakomodir beberapa kepentingan angota dewan dengan mengesahkan PP terkait hak angota dewan.
“Kami yang langsung berhadapat dengan masyarakat sehingga pertemuan dengan presiden banyak masukan yang diberikan dan juga didengar maka Angota dan Ketua DPRD harus hadir, kami harapkan Sekertaris dewan memfasilitasi ini, kami juga meminta adanya keterlibatan Kepala daerah Bupati -Bupati untuk hadir karena radiogram dari menteri ini suda sampe ke Kabupaten/Kota,” tegasnya.
Selama ini, Presiden suda berikan banyak jasa bagi angota dewan baik hak protokoler dan administrasi DPRD dan ada juga peraturan meteri di DPRD sehingga wajib bisa hadir untuk bisa langaung  dengar dari Mendagri
“Kami harapkan bisa sampai ke teman – teman angota DPRD karena ada juga penyerahan Revisi Permendagri Nomor 62 tahun 2017 dan refisi PP Nomor 84 Tahun 2018, terkait kendaraan dinas dan pejabat negara dan daerah yang harus di setarahkan, semua suda jadi maka dalam moment ini harus semua hadir,” katanya, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *