Dua Kampung Dicaplok 2 Kabupaten, Masyarakat MamRa, Minta Kembalikan

JAYAPURA – Merasa wilayah adminitrasi dicaplokan oleh Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, masyarakat dan pemuda Mamberamo Raya (MamRa) meminta kedua Kabupaten tersebut dapat untuk menghargai hak masyarakat diwilayah itu dengan mengembalikannya.

Sekertaris Dewan Persekutuan Masyarakat adat Mambramo Apawer( DPMA-MA), Marthen NK. Tukeji mengatakan bahwa Mamberamo Raya merupakan wilayah Tabi. Dua Kampung yakni Kampung Dou dan Taiyeve adalah bagian dari wilayah administrasi Kabupaten tersebut sehinga klem sepihak oleh Tolikara, dan Puncak Jaya sangat keliru karena bukan wilayah dan masyarakat adat mereka.

“Dua kampung ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Maberamo Raya, disekitaran wilayah perbatasan Kabupaten Mamberamo Raya dan Tolikara, maka jika mereka orang Papua harus tau budaya, dua kampung ini masuk ke wilayah kami,” ujarnya.

Dikatakan masyarakat Tabi yang ada di dua kampung ini memiliki budayah yang berbeda dengan masyarakat kabupaten lain di gunung, karena mereka adalah sesama anak Tabi, maka hal ini harus dihargai oleh dua Kabupaten ini yang mengambil wilayah dan menjadikanya sebagai salah satu wilayah administraksi mereka.

“Kami ini Tabi sejak zaman belanda, cara kami bicara, pakaian sama sehingga kami disebut Tabi dan sejak 30 tahun lalu kami ada Kabupaten Jayapura, bukan puncak jaya atau Tolikara,” ujarnya.

Bahakan, saat ini, Tolikara dia tarik Kampung Dou sebagi wilayahnya disitu ada Kantor Distrik dari Puncak Jaya dan Tolikara juga Mamberamo ada papan kantor masing – masing, maka ini bisa bermasalah, kami akan menghadap gubernur dan membicarakan hak, bahkan jika kedua kabupaten tidak ada respon pihaknya akan bawah ke PTUN sehingga kita lihat pembuktianya disana.

Sementara itu, intelektual Mambermo Raya Kevin Toouw mengatakan dua wilayah ini dirampas oleh beberapa kabupaten yaitu Puncak Jaya Distrik Torere, Kampung Dou dan Taiyeve bahkan yang anehnya mau dijadikan ibu kota.

“Saya minta DPRP Papua dan Pemda Tolikara dan Puncak Jaya melihat persoalan ini, tapi jangan manfaatkan otsus dengan menindas kami ada perizinan tanah adat, orang mamberamo punya marga dan mereka berhak dan jangan mengatas namakan suku lain baru merampas hak kami,” ujarnya.

Salah satu mahasiwa
Diro Treiyo meminta untuk tambang rakyat harus izin melalui kabupaten Mamberamo Raya, jika melalu kabupaten lain mahasiswa akan tolak dikampung Taiheve dan Dou Mamberamo hulu, titiknya di Friji dan ini merugihak masyarakat.

“Lokasinya  ini kita dari dulu bisa mengunakan air bersih  tetapi begitu tambang itu masuk kita banyak di rugikan karena air tercemar tidak bisa di konsumsi ikan – ikan mati,” katanya Sesal.

Tokoh Gereja Bani Kujiro juga menghimbau kepada Hamba Tuhan untuk menghargai lokasi wilayah pelayanan di Memberamo dengan meminta izin untuk wilayah Pantura, klasis Mansoi, Mamberamo, Monfaera dan hamba Tuhan harus pertegas adanya tambang ilegal di wilayah Mamberamo Raya.

Angota DPR Mamberamo Raya, Herman Sukaro meminta senioritas di Provinsi Papua tolong perhatikan masyarakat di daerah karena hak masyarakat diambil.

Di tempat yang sama, Seketeratis Komis 4 DPRP Papua Sinut Busup meminta agar masalah ini bisa dibicarakan secara baik dari setiap kabupaten.

“Sesuai tupoksi kami masalah tembang mengakibatkan banyak masalah dan masyarakat habis dari hilir ke hulu, sehingga jika dari Kabupaten lain mengabil wilayah ini harus ada pemerataan, yang mengelola tambang dari Tolikara dan masyarakat Mamberamo harus duduk bersama berbicara untuk penghargan wilayah tambang emas harus diselesaikan,” ujarnya, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *