Hak Diberhetikan, 7 Angota DPRP Datangi PTUN

JAYAPURA – Tujuh angota DPRP Papua datang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura mengugat surat DPRP Papua  Nomor : 160/2672 sehubungan dengan poin 4 yang mengatakan ditetapkan dalam daftar calon tetap angota DPR RI, dan calon tetap angota DPRD Papua, tidak lagi memiliki status beserta hak administrasi dan keuangan angota DPRP.

Masing masing tujuh angota yang tertera didalam surat tersebut diantaranya, Yakoba Yolla Lokbere, Jhon Banua Rouw SE, Elvis Tabuni, Stefanus Kaisepo, Deki Nawipa, Yan P Mandenas  dan Ruben Magai.

Ruben Magai di PTUN mengatakan sesuai, UU  administrasi pemerintaha pasal 17 Tahun 2014 mengatakan larangan peyalagunaan wewenang oleh pejabat atau badan. dia siapa? sampai bisa memutuskan bahwa kami tidak punya status dan sesuai UU badan atau pemerintah dilarang mengunakan wewenang, tapi  dia mengunakan wewenang.

“Jadi kami mendaftarkan kepada PTUN atas surat DPRP  Nomor : 160/2672
sehubungan dengan poin 4 yang mengatakan ditetapkan dalam daftar calon tetap angota DPR RI dan calon tetap angota DPRD Papua, maka tidak lagi memiliki status beserta hak administrasi dan keuangan angota DPRP yang ditandatangani oleh wakil ketua satu, Edoardus Kaize SS,” katanya.

Ia menjelaskan sementara itu tugas pimpinan itu merekomendasikan atas usul dari parpol masing – masing yang mengusulkan berdasarkan surat edaran tersebut, tapi sampai saat ini parpol yang belum mengusulkan PAW.

Bahkan menururutnya yang berhak memberhentikan dirinya  enam anggota lainya adalah Mendagri sesuai SK, tapi sampi saat ini belum ada maka, Eduardus  tidak berhak mengeluarkan surat dimaksud.

“Sampai hari ini pun SK tidak ade, sehingga kami menganggap diri kami masih sebagai anggota DPR tetap dan saya bekerja berdasarkan surat dari kementerian dalam negeri dan di berhentikan juga atas surat keputusan menteri dalam negeri, untuk di tetapkan pengganti antar waktu. Jadi proses inikan belum jalan, jadi hak – hak yang melekat sebelum surat berjalan, jadi kita himbau kepada pimpinan sekretariat dewan, tidak serta merta menghentikan hak – hak anggota dewan yang berpindah partai termasuk saya sendiri. Jadi kami masih aktif sebelum ada surat paw,” papar Ruben.

Selaku Kuasa Hukum Hendrik Sesuai surat Wakil Ketua DPRP menyatakan bahwa tuju orang ini sejak masuk ke dalam daftar calon tetap DPRD, maka mereka sudah tidak lagi sebagai anggota DPRD dan hak-hak administrasi dan keuangan juga tidak ada, berarti dapat diartikan maksud surat itu bahwa  tuju orang ini bukan lagi sebagai anggota dewan.

Dikatakan dalam membuat suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara ada syaratnya, maka dari surat itu pihaknya menguji di PTUN apakah Eduardus Kaise adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memberhentikan dengan surat itu? Apakah surat itu sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah tentang perhentian  antar waktu tuju orang ini.

“Kalau secara umum surat iu tidak bedasarkan hukum, karena untuk memberhentikan angota dewan yang pindah partai itu, harus diusulkan dari partai politiknya ke DPRP, ke Gubernur dan Mendagri juga ada waktunya,” katanya lagi.

Selain itu, tuju orang ini disahkan menjadi angota dewan, karena terpilih menjadi angota legislaif pada pemilihan legislaif lalu, dan SKnya tidak berlaku lagi jika dicabut oleh orang yang membuatnya, maka SK itu masih berlaku, maka kami pertanyakan kenapa hak mereka hilang sesuai versi Wakil Ketua Dewan? Untuk itu semua akan di buktikan di PTUN,(mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *