Bawaslu Lanny Jaya: Dalam Proses Pemilu Harus Ada Keadilan

 

JAYAPURA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lanny Jaya Dujan Kogoya SH menegaskan bahwa dalam proses demokrasi di Kabupaten Lanny Jaya harus ada keadilan dalam pelaksanaan politik pemilu.

“Bahwa sesuai dengan harapan kami harus ada keadilan dalam proses politik pemilu di Lanny Jaya, maka tugas kami yang pertama terkait dagan perlu adanya keadilan dalam proses penyusunan dan penetapan DPT Lanny Jaya telah diputuskan untuk dilakukan pemutahiran data pemilu pada 39 distrik di kab Lanny Jaya melalui putusan majelis pemeriksa perkara pelanggaran administrasi nomor 001/TM/ADM/BWSL.Papua/33.00/VIII/2018,” ujar Mantan Advokat tersebut kepada media ini, Kamis, (27/9).

Dikatakan setelah dilaksanakannya putusan ini, Bawaslu Lanny Jaya berharap agar KPU Lanny Jaya segera melaksakan putusan dimaksud skaligus melakukan pencermatan DPT sesuai surat edaran KPU RI No 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018. Terhadap putusan ini.

“Kami bawaslu juga berharap agar masyarakat Lanny Jaya dapat menerima, mengikuti sekaligus mengawal proses Penyusunan DPT Pemilu 2019 agar tidak ada kecurangan yang terjadi dalan DPT. Jika ada kecurangan kami siap untuk memproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Lebih lanjud ia juga berharap agar tidak ada yang menafsirkan putusan ini dengan berbagai analogi yang miring.

“Kami bawaslu dalam melaksakan tugas tetap akan bekerja dengan adil, jujur, profesional, tidak memihak dan tidak diskriminasi atas status apapun dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku karena aturan itu adalah petunjuk kami untuk mengikuti apa yang diatur demi pemilu yang adil, aman dan damai. Tegas kami adalah dalam menjalankan tugas tentu kami akan tetap bicara sesuai aturan bukan kepentingan,”Pungkasnya,

Sementara itu dalam amar putusan Bawaslu Provinsi Papua mengatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme membatalkan berita acara KPPU Kabupaten Lanny Jaya, memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 terhadap 39 distrik dengan mengacu pada pasal 22 sampai dengan pasal 32 peraturan KPPU nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan data pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan memperhatikan batas waktu tahap penyempurnaan sebagaimana surat edaran KPK.

“Memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya sekaligus melakukan pencermatan sebagaimana surat edaran Kapolri Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 putar tanggal 20 September 2018, juga memerintahkan KPI Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan ini dan memerintahkan bahwa seluruh Lini saya untuk melakukan pengawasan melekat terhadap putusan dimaksud,” bebernya,(Mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *