12 Angota Penyelengaran Pilkada Tingkat Bawah Di Keerom Diberhentikan

Ketua KPU Keerom, Bonefasius Bao, S.IP, M

KEEROM – Dinilai anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD),  Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlibat politik praktis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keerom memberhentikan 12 orang penyelengara pemilu tingkat bawah tersebut.
Dikatakan Ketua KPU Keerom Bonefasius Bao, S.IP, MA kepada media ini, Selasa, (17/7) di ruang kerjanya mengatakan pasca rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten Keerom, KPU telah melakukan pleno evaluasi kinerja penyelenggara ditingkat bawah yakni PPD PPS dan KPPS.
Untuk KPPS, KPU telah merekomendasikan kepada PPK, PPS agar di 2019 tidak lagi menggunakan nama-nama yang direkomendasikan oleh Panwas (Panitia Pengawas) yang telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilu.
“Untuk PPS kita dalam mengefaluasi beberapa hal yang telah terlibat dalam pencalonan termasuk sebagai pengurus parpol juga termasuk PPK dan PPD,
dan kita sudah memberhentikan ketua PPD  Distrik Waris karena dia sebagai angota parpol, juga  kita gantikan PPD Towe, dan memberikan teguran keras juga untuk PPD Manem, juga kita berhentikan PPK dari Distrik Kaisenar yang masuk dalam kepengurusan partai dan kita akan terus melakukan efaluasi,” kata Bao.
Bone mengatakan KPU akan terus menunggu masukan-masukan dari masyarakat, agar bisa meminimalisir ketidak jujuran dalam tahun pemilu yang akan datang.
“Kita akan terus menunggu masukan-masukan dari masyarakat,” kata Ketua KPU yang berharap ada masukan masyarakat terkait pelaksanaan pilkada lalu.
“Yang jelas kita memberhentikan PPD dan KPPS Kampung Yuaenda, jadi 7 tamba tiga 10, PPD Kasinear 1 orang, PPK dari Waris 1 semua 12 orang, kita mengambil langka cepat tidak menunggu waktu lama. Setelah pilkada gubernur kita bergerak lakukan pleno, keluarkan berita acara dan SK pemberhentian dan menjaring lagi personil baru,” pungkasnya, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *