Ribetnya Birokrasi Di Kota Dinilai Mematikan Orang Papua Di Pedalaman

    Pemberian pelayanan kesehatan  oleh Pendeta Trevor Johnson, dengan  obat – obatan yang terbatas kepada warga masyarakat di Korowai Batu yang dibiayai sendiri, diharapkan pemerintah  Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota mempermudah pembelian obat bagi misionaris dan pendeta untuk pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman.
JAYAPURA – Ribetnya birokrasi yang terlalu berbelit – belit dalam pelayanan kesehatan seperti pembelian obat di Kota dinilai sedang mematikan orang di pedalaman Papua.
Hal ini diungkapkan, Pendeta Trevor Johnson, setelah dirinya mengalami sendiri pembatasan pembelian obat di beberapa Apotik di pusat kota karena dialaskan adanya aturan baru.
“Minggu yang lalu saya mencoba membeli banyak obat malaria di Sentani tapi ditolak terus. Tidak mungkin sekarang karena peraturan baru yang terlalu ketat. Hanya boleh beli obat malaria sedikit saja tanpa resept dari dokter,” ujar Trevor Johnson yang juga mengku kesal dengan situasi itu di Jagapura, di Jayapura, Minggu, (10/6) sore.
Menurut Pendeta, yang hari – harinya melayani masyarakat di wilayah Brotmakot, Korowai Kabupaten Yahukimo itu mengungkakan mungkin ada orang yang duduk di kota berpikir ini adalah peraturan baik untuk ketatnya regulasi obat. Tapi banyak orang hamba Tuhan dan missionaries membeli obat-obatan untuk dikirim ke pedalaman karena disana tidak ada kehadiran pemerintah.
“Kalau pemerintah mempersulitkan pembelian pembagian obat akan terjadi kematian banyak orang di pedalaman yang tidak punya akses ke fasilitas kesehatan atau apotek. Kalau harus ada resep dari dokter, bagaimana kalau tidak ada dokter sampai jalan kaki 3 hari lewat hutan dulu? Peraturan baru ini tidak terlalu bijaksana dan banyak orang pedalaman akan meninggal akibatnya,” tegasnya.
Bahkan ia menilai dilakukannya pelarangan pembelian obat dalam jumlah banyak sangatlah tidak perlu dilakukan pemerintah, Karena obat malaria bukan narkoba, Obat malaria tidak berbahaya dan murah diproduksi.
“Biarkan saja kami membeli sebanyak mungkin, karena banyak orang setiap minggu mati terus di pedalaman Papua karena malaria,” ujarnya.
Sementara itu, Angota DPRP Papua Komisi V  yang membidangi kesehatan dan pendidikan,  Nioluen Kotoki mengungkapkan, hingga kini stok obat yang di kirim ke papua DPRP sedikit kecewa, karena semua obat di RSUD dan apotik kadang dibatasi.
“Kita sidak di abepura itu pembelian obat ini aturannya sedikit ribet sehingga kami harap donatur utama dalam hal ini Pemrov dan Pemkab untuk lebih melihat sisi kesehatan yang sifatnya urgen itu tidak harus pake izin, apa lagi pembelian obat itu untuk wilayah pedalaman papua yang jauh dari kota,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan, jika ada misi dari para pendeta dan misonaris untuk kesehatan di Papua harus dirangkul oleh dinas kesehatan di kabupaten dan provinsi Papua.
“Memang ada beberapa rumah sakit suasta yang merangkul, namun jika ada misonaris yang melakukan pelayana kesehatan, kerja sama dengan dinas dengan melakukan pembagian obat sehingga pelayanan misonaris dan pendeta bisa jalan karena mereka yang lebih dekat dengan masyarakat. Jangam bikin  masyarakat mederita kalau memang hal itu bisa di atur,” ujar Nioluen.
Ia juga meminta pemda kabupaten untuk membuka daerah papua yang belum terjangkau disisi kesehatan.
Sementara itu untuk misonari atau pendeta, ia juga berharap mereka dapat  berkoordinasi dengan dinkes. Karena misi penginjilan dan kesehatan bukan hal baru, sehingga harus didukung oleh pemda Kabupaten dan Provinsi Papua.
“Pemda kabupaten coba melihat karena itu wilayahnya dan masyarakatnya sehingga  jika ada tempat yang di jangkau misonaris saya kira pemda harus perhatikan, sehingga dana Otsus 30 persen untuk kesehatan itu disisikan dengan mereka misonaris, saya kira ini bisa tigal bagaimana ada kesadaran dari pemda dan dinas terkait,” pungkasnya, (Mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *