Perusahaan Kayu Di Keerom Hanya Pedulikan Hutan, Tidak Manusianya

Tampak hasil hutan yang diangkut oleh perusahaan kayu di wilayah Kabupaten Keerom dengan harga yang sangat murah namun tidak memperhatikan kehidupan masyarakat setempat selaku pemilik hak ulayat.
KEEROM – Hadirnya sekitar belasan perusahaan kayu di wilayah Kabupaten Keerom selama ini dinilai tidak memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan taraf hidup orang asli Kabupaten Keerom selaku pemilik hak hulayat.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Keerom, Yusak Apnawas SH. Dikatakan kehadiran perusahaan kayu dan beberapa perusahaan besar lainnya sudah seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli selaku pemilik hak ulayat, namun hal itu tidak terbukti selama bertahun – tahun.
“Kita lihat saja di wilayah 3 ( Distrik Senggi, Waris, Web) sama sekali tidak ada perubahan dari sisi kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur apa yang diberikan oleh perusahaan itu? Sedangkan hutan mereka terus digarap tanpa memikirkan batas-batas wilayah,” katanya kepada wartawan, Kamis, (12/6) lalu
Untuk itu, ia secara tegas meminta kepada perusahaan kayu untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dengan membangun rumah atau menyediakan fasilitas lainnya bagi masyarakat.
Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pelayan Terpadu Satu Pintu, (PTSP) Keerom, Barnabas Taygat ditempat terpisa menegaskan hal serupa bahwa, seharusnyaperusahan kayu memberikan fasilitas tambahan bagi masyarakat pemilik hak ulayat dan perusahaan ini tidak diberikan izin oleh Pemda Kabupaten.
“Semua perusahan kayu di wilayah keerom ini kami tidak perna keluarkan izin,” akui Kadis.
Dengan pemberian izin oleh dinas kehutana Provinsi, maka mereka masuk beroperasi namun, masyarakat di kabupaten yang merasakan dampaknya, sehingga ini harus diperhatikan oleh  pemerintah provinsi dan pusat.
“Yang kami kawatir setiap kayu yang diambil dan ada masalah provinsi tidak tau dan kami yang korban,” katanya.
Bahkan menurutnya semua perusahaan ini tidak perna membayar pajak kepada pemda keerom yang punya wilayah. Terkait hal ini pihaknya mengaku suda menyampaikan ke provinsi, diharapkan menjadi perhatian serius.
“Ini berlaku dari pusat se indonesia sehingga, jika ada pertemuan dengan bupati wali kota kita harapkan ada angin segar,” sautnya.
Dijelaskan selama ini, kontibusi perusahaan kayu kepada hak milik masyarakat adat tidak diberikan sesuai masyarakat minta.
“Kayu besi yang saya dengan 500/kubik baik kayu besi dan kayu putih, mereka pukul rata semua, dan kiita akan pangil dan sampaikan kepada perusahaan, yang kelola kayu, seluruh perusahan yang operasi kayu dan perushaan lain, Seharusnya perusahaan memperhatian SDM dan membangun rumah masyarakat pemilik hak hulayat, tapi sampai saat ini mereka tidak perna buat hanya ambil untung,” tegasnya
Pihaknya berharap agar kewengana izin pengelolaan hutan dan kayu, seharunsnya di kabupaten sebagai pemilik wilayah karena selama ini tidak perena ada pajak yang masuk.
“Jika mereka ingin beroperasi di sini, harus punya kantor disini jagan hanya datang ambil trus bawah keluar dan tidak ada kontribusi bagi kami di Kabupaten ini,” tegas Taygat, (mar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *